Desa Menjaga, Energi Bersih Terjaga
Transisi Energi Bersih
Bahas transisi energi memang sering bikin malas duluan karena bayangan angka gigawatt yang memusingkan. Padahal, transisi ke energi bersih itu bukan hanya ambisi pemerintah, tapi juga harus ada aksi keterlibatan masyarakat di dalamnya.
Penulis: Adli Firlian Ilmi & Ayu Rahmadhini
Editor: Farah Sahila
Rasio elektrifikasi nasional udah nyaris 100% (tepatnya 99,83%) pada tahun 2024, tapi jujur, pernah nggak sih kepikiran gimana nasib ratusan ribu saudara kita di pelosok yang tiap malam masih setia ditemani genset atau malah gelap gulita? Selain itu, pernah nggak kita mikir dari mana sumber listrik yang kita pakai sekarang? Karena faktanya, pada 2025 total kapasitas pembangkit terpasang nasional mencapai 107 GW dan hanya 15% yang dari sumber EBT loh.
(Sumber : Ditjen Ketenagalistrikan disampaikan dalam Diskusi Publik: Transformasi Sistem Ketenagalistrikan Indonesia dalam Mendukung Transisi Energi – Institute for Development of Economics & Finance, 2026)
Untuk mencapai kedaulatan energi, political will serta perubahan arus kebijakan dan penempatan mitra kolaborasi seperti masyarakat perlu dipertimbangkan untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintah dan entitas bisnis perlu berkolaborasi mewujudkan kepentingan nasional. Keadilan sosial sebagai asas bernegara dan kesetaraan harus dikedepankan dalam setiap regulasi nasional, khususnya energi. Negara tidak hanya hadir sebagai cahaya penerang bagi masyarakat, tetapi juga menyalakan semangat kemandirian di atas kaki sendiri. Inilah makna sesungguhnya ketangguhan sebuah negara berdaulat karena rakyat dan pemerintah bersinergi untuk cita-cita bersama.
Masyarakat bertransformasi dari sekadar menjadi konsumen, namun juga menjadi garda penjaga kedaulatan energi. Hal ini selaras dengan cita-cita kedaulatan dan tren positif yang digaungkan oleh pemerintah dalam mengakselerasikan pemanfaatan energi surya dan energi terbarukan lain oleh masyarakat. Terlebih, menurut Hidranto (2025), seperti ditulis di Indonesia.go.id, partisipasi pengadaan PLTS berbasis atap secara komunal dan personal terus mengalami peningkatan pesat. Sayangnya, di tingkat daerah, transisi ini masih sering terkendala perencanaan yang terpusat dan instrumen fiskal yang terbatas (IESR, 2026).
Wajah Ketimpangan: Ketika Terang Belum Merata ke Seluruh Negeri
Meskipun total rasio elektrifikasi Indonesia di atas kertas tampak megah di angka 99,83%, kalau kita bedah berdasarkan wilayah, kenyataannya menyimpan jurang ketimpangan yang cukup tajam. Berdasarkan data resmi rasio elektrifikasi per provinsi, hanya DKI Jakarta dan Bali yang mencatatkan angka sempurna 100%. Sementara itu, wilayah lainnya masih berjuang di bawah angka tersebut, dan kondisinya semakin mengkhawatirkan ketika kita melipir ke Indonesia Timur.
(Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam Statistik Ketenagalistrikan 2024 )
Provinsi di tanah Papua mencatatkan rasio elektrifikasi yang paling tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Tengok saja Papua Tengah yang baru berada di angka 94,49% dan Papua Pegunungan yang bahkan masih tertahan di angka 94,02% jauh di bawah rata-rata nasional. Ketimpangan ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan cerminan nyata dari keandalan sistem kelistrikan daerah yang kerap kali compang-camping. Di banyak wilayah kepulauan dan pelosok, suplai listrik sering mengalami gangguan, terputus-putus, atau bahkan padam total (blackout) dalam waktu lama karena ketergantungan ekstrem pada pasokan bahan bakar fosil dan jaringan transmisi yang rentan.
Urgensi Desentralisasi: Kenapa Harus Berbasis Komunal?
Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan luas dan penuh tantangan topografi membuktikan bahwa mengandalkan jaringan transmisi skala besar saja tidak cukup. Membangun kabel listrik bawah laut atau darat jarak jauh antarpulau menghadapi hambatan teknis serta biaya yang sangat raksasa.
Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi energi melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis komunal dan lokal adalah solusi paling rasional untuk merespons kerentanan pasokan listrik daerah. Sebagian besar potensi energi bersih (RET potential) justru terletak melimpah di wilayah-wilayah terisolasi yang selama ini paling sering mengalami krisis listrik (Langer et al., 2021). Dengan sistem komunal, desa-desa bisa memproduksi dan mengelola listriknya sendiri secara mandiri tanpa harus takut lumpuh akibat matinya pasokan dari pusat.
Saat ini, krisis iklim telah terjadi. Berbagai bencana sudah melanda sudah melanda berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya banjir, tanah longsor di Sumatera dan Kalimantan dengan parahnya Kebakaran Hutan (Karhutla) akibat El Nino. Terkait dengan itu, warga desa harus memaknai ulang gagasan transisi energi berkeadilan. Proyek transisi energi berkeadilan tidak boleh memperlemah kapasitas warga desa untuk beradaptasi terhadap krisis iklim (Cahyadi, 2026).
Bekal Grassroots: Agar Fasilitas EBT Tidak Mangkrak
Agar fasilitas EBT yang sudah dibangun tidak mangkrak di kemudian hari, masyarakat dan anak muda di tingkat grassroots perlu dibekali dengan kecakapan khusus. Beberapa skills penting yang harus dikuasai meliputi:
- Literasi Teknis Dasar Pemeliharaan: Kemampuan melakukan pemeliharaan preventif rutin, seperti membersihkan panel surya (cleaning), mengecek koneksi inverter, hingga memantau kapasitas penyimpanan baterai (battery bank).
- Manajemen Operasional Koperasi Energi: Keterampilan mengelola administrasi, iuran pemeliharaan mandiri, dan distribusi beban listrik berbasis komunitas agar sistem bisa berkelanjutan secara finansial.
- Troubleshooting Dini: Kapasitas untuk mendeteksi kerusakan ringan pada komponen sistem kelistrikan tenaga surya atau mikro-hidro sebelum berubah menjadi kerusakan fatal yang membutuhkan teknisi luar.
Dari Rakyat, untuk PDB Negara
Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ini bisa menjadi sarana untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen (IESR, 2026, Februari). Adhinegara et al. (2024), dalam riset kolaborasi CELIOS bersama 350.org, mengungkapkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas berpotensi memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp10.529 triliun selama 25 tahun.
Di luar sistem Jawa-Bali, pembangkit energi terbarukan dapat mengganti PLTD dan PLTU yang akan memberikan dampak penurunan biaya produksi tenaga listrik. Simulasi IESR (2025) 100 persen energi terbarukan, yang dilakukan di Pulau Timor dan Sumbawa, dengan dominan PLTS dan baterai menunjukkan bahwa biaya pembangkitan dapat turun 3 hingga 21 persen, dengan keandalan sistem yang baik. Sayangnya, potensi ini masih jauh dari kata realisasi. Bayangkan, jika dana dan potensi ini disebar ke grassroots lewat panel surya atap, mikro-hidro desa, dan koperasi energi, dampaknya bakal langsung dirasakan rakyat, bukan cuma korporasi besar.
Jadi, transisi energi itu bukan cuma soal pamer teknologi canggih atau buru-buru ngejar target Net Zero Emission saja. Transisi yang adil adalah saat anak muda di kota bisa kritis mengawal kebijakan, sementara warga di pelosok desa punya keahlian menjaga fasilitasnya dan ikut menikmati terangnya lampu tanpa merusak lingkungan tempat tinggal mereka. Yuk kita ambil bagian dari akar rumput yang melek transisi energi! Kalau nggak dimulai dari kita, siapa lagi?
Referensi
- Adhinegara, et al. (2024). Kajian Potensi Ekonomi dan Kontribusi Energi Terbarukan Berbasis Komunitas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Center of Economic and Law Studies (CELIOS) & 350.org.
- Cahyadi, Firdaus. (2026, 20 Juli). Memaknai ulang wacana transisi energi berkeadilan di pedesaan. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/memaknai-ulang-wacana-transisi-energi-berkeadilan-di-pedesaan
- Hidranto, F. (2025). Partisipasi PLTS Atap Komunal dan Personal Terus Meningkat Pesat. Indonesia.go.id.
- IESR. (2025). Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2026: Tracking Energy Transition Progress in Indonesia. Institute for Essential Services Reform (IESR).
- IESR. (2026). Indonesia Energy Transition Outlook 2026: Rhetoric or Reality: Aligning Economic Growth with Energy Transition. Institute for Essential Services Reform (IESR).
- IESR. (2026, Februari). Kenaikan Emisi Membayangi Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. Institute for Essential Services Reform (IESR). https://iesr.or.id/kenaikan-emisi-membayangi-ambisi-pertumbuhan-ekonomi-8-persen/
- Langer, J., Quist, J., & Blok, K. (2021). Review of Renewable Energy Potentials in Indonesia and Their Contribution to a 100% Renewable Electricity System. Energies, 14(21), 7033. https://doi.org/10.3390/en14217033
- Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (2025). Statistik Ketenagalistrikan 2024 (Edisi No. 38). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.