Data menunjukkan bahwa konsumsi energi per kapita Indonesia masih berada di bawah kisaran batas minimum energy sufficiency. Artinya, dalam konteks pembangunan, Indonesia masih memerlukan peningkatan akses terhadap pemanfaatan energi supaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, data tersebut hendaknya tidak dibaca secara hitam-putih. Kurangnya konsumsi energi di Indonesia bukan berarti dijadikan alasan untuk meningkatkan supply energi tanpa batas, serampangan, dan tanpa adanya roadmap yang jelas.

Selain itu, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya pada konsumsi saja, tetapi juga pada “bagaimana energi tersebut diproduksi” dan “siapa saja yang dapat mengaksesnya”. Jika sumber energi masih didominasi oleh sumber fosil, maka kenaikan tersebut justru berpotensi memperbesar beban ekologis dan dampak lingkungan. Begitu juga dengan akses, apabila akses energi hanya tersentralisasi pada wilayah tertentu, maka peningkatan konsumsi energi berpotensi menjadi excess, yang tidak menyejahterakan masyarakat yang membutuhkan, dan justru memperburuk ketimpangan.

Secara statistik, Indonesia mungkin belum perlu “mengurangi” konsumsi energi secara agregat. Akan tetapi, Indonesia tetap harus memastikan bahwa peningkatan konsumsi energi berasal dari energi terbarukan, akses yang adil, serta tidak mendorong konsumsi berlebihan pada kelompok tertentu. Dalam konteks ini, energy sufficiency dapat digunakan sebagai framework yang memastikan bahwa penyediaan energi hendaknya tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, dan bukan sekedar ekspansi konsumsi serta penyediaan supply yang tidak tersentralisasi.